Dino Patti Djalal da 6 sugerencias sobre el Consejo de Paz |

Saran kedua dari Dino berkaitan langsung dengan isu Gaza, yakni soal bagaimana menyikapi Hamas dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan militer. Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono ini, Indonesia bisa berbagi pandangan dengan Dewan Perdamaian. Sebab, Indonesia memiliki pelbagai pengalaman berkaitan dengan konflik Aceh hingga Timor-Leste.

Ia mencontohkan, Indonesia pernah melakukan demiliterisasi hingga mengintegrasikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM setelah kesepakatan damai yang diteken lewat Perjanjian Helsinki. Selain itu, Dino mengatakan Indonesia juga pernah bertindak sebagai mediator bagi pihak-pihak yang berkonflik di Kamboja. 

Ketiga, Dino menyoroti bahwa yang paling diinginkan Presiden Trump mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian adalah kontribusi dalam pasukan perdamaian.

Menurut Dino, pasukan yang dikenal dengan nama International Stabilization Force (ISF) itu telah dimandatkan Dewan Keamanan PBB. “Kenapa? Karena negara-negara Arab umumnya tidak mau ambil bagian dalam pasukan ini, karena risikonya yang tinggi dan juga pertimbangan lain,” ujar Dino.

Ia menegaskan Indonesia harus ikut bersuara dan merumuskan ketentuan dan modalitas terkait dengan pasukan ISF. “Harus jelas dari awal. Jangan sampai Indonesia, maaf, seolah menjadi satpam proyek properti orang lain,” kata Dino.

Dino mengatakan, peran Indonesia adalah menjaga keberlangsungan gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina di wilayah konflik. Ia menolak jika Indonesia diminta melucuti senjata Hamas. Menurut Dino, hal itu bukan tugas Tentara Nasional Indonesia.

Ia mewanti-wanti permintaan itu berisiko menimbulkan bentrok yang tak diinginkan. “Bahkan bisa membuat kita bermusuhan dengan sebagian rakyat Palestina,” tutur Dino.

Selanjutnya, Dino menyarankan Indonesia untuk meyakinkan Dewan Perdamaian bahwa yang dibutuhkan rakyat Palestina di Gaza bukanlah solusi bisnis, melainkan solusi politik dan sosial. Ia menyinggung presentasi mengenai ‘Gaza Baru’ dan ‘Rafah Baru’ yang diusulkan Dewan Perdamaian.

Dino menilai rencana itu futuristik namun terasa muluk-muluk. Ia mengingatkan bahwa perang Israel yang diluncurkan di Gaza sejak Oktober 2023 lalu telah menelan lebih kurang 70 ribu jiwa.

Bagi dia, konflik di tanah Palestina meninggalkan luka mendalam. “Nanyak dari mereka yang bertekad balas dendam dan akan terbalut dalam permusuhan dan kebencian yang abadi,” kata Dino.

Kondisi ini, ia melanjutkan, tidak bisa diatasi dengan miliaran maupun triliunan dolar. Dino menyebut, sama seperti Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, tuntutan rakyat yang dijajah ialah kemerdekaan, bukan kesejahteraan. Kemerdekaan dinilai lebih penting dibandingkan perdamaian.

“Percuma saja ada perdamaian, bahkan kesejahteraan, kalau mereka terus terbelenggu dalam penjajahan, penindasan, dan diskriminasi. Tanpa kemerdekaan, semua yang lain tidak ada artinya,” ucap Dino.

Poin kelima adalah Dino membaca adanya perbedaan tujuan yang fundamental dalam pembentukan Dewan Perdamaian. Ia berujar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat Dewan Perdamaian sebagai platform untuk memadamkan aspirasi kemerdekaan Palestina. Dino menilai Netanyahu ingin meminggirkan rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri dan memperkuat kontrol Israel atas wilayah Palestina.

Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan Dewan Perdamaian perlu berjalan ke arah solusi dua negara maupun kemerdekaan Palestina. Jika tidak ada komitmen tersebut, maka Dino menilai Indonesia harus mundur dari Dewan Perdamaian dalam satu atau dua tahun.

Saran terakhir yang disampaikan Dino adalah mengenai posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian sebagai anggota yang kritis dan independen. “Jangan menjadi anggota yang pasif dan penurut, sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh Ketua Board of Peace,” kata Dino.

Ia mewanti-wanti, Indonesia harus segera keluar dari Dewan Perdamaian apabila sudah merasa diperalat oleh kepentingan asing atau menjadi bagian dari agenda yang tak masuk akal. Keanggotaan dalam Dewan semestinya sejalan dengan kepentingan dalam negeri, prinsip negara, hingga hukum internasional yang berlaku. Pengunduran diri Indonesia dari Dewan Perdamaian itu, menurut Dino, dimungkinkan berdasarkan aturan yang termaktub dalam Pasal 2.4 pada Piagam Dewan Perdamaian.

Pilihan Editor: Empat Lampu Kuning Indonesia Gabung Dewan Perdamaian