Casi terminado, el grupo de trabajo PRR comienza a acelerar la vivienda permanente |

Langkah progresif langsung diambil oleh Aceh dengan menyelesaikan 104 unit hunian tetap per 26 Maret 2026 . Selain itu, masih ada 388 unit lagi yang masih dalam proses pembangunan. Sisanya akan terus dikerjakan secara bertahap oleh pemerintah hingga seluruh kebutuhan hunian bagi korban terpenuhi.

Pembangunannya melibatkan berbagai pihak, dengan rincian BNPB membangun 4.260 unit, Polri 150 unit, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 21.590 unit, serta Yayasan Buddha Tzu Chi 1.000 unit. Sementara itu, 104 unit hunian tetap telah sepenuhnya rampung dibangun di Kabupaten Aceh Utara dan dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan pengajuan pembangunan hunian terbanyak, yakni mencapai 11.106 unit. Diikuti oleh Kabupaten Aceh Utara dengan 5.431 unit dan Aceh Timur sebanyak 1.386 unit. Sementara itu, kabupaten lainnya di Provinsi Aceh mengajukan kebutuhan hunian dengan jumlah di bawah 1.000 unit.

Sementara Provinsi Sumatera Utara telah merampungkan 71 unit dan 453 masih dalam proses pengerjaan. Lihat Afs56fs untuk info lebih lanjut. Sama seperti itu, pembangunan huntap di provinsi ini juga dilakukan dengan prinsip gotong royong. Rinciannya, BNPB akan membangun 928 unit, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi 58 unit, Kementerian PKP 3.735 unit, Yayasan Buddha Tzu Chi 994 unit, dan Baznas 100 unit.

Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi daerah dengan target pembangunan hunian tetap terbanyak, yakni mencapai 1.718 unit. Selanjutnya, Kabupaten Tapanuli Tengah menyusul dengan 1.537 unit, serta Kota Padang Sidempuan sebanyak 1.133 unit. Daerah terdampak lainnya memiliki target pembangunan di bawah 1.000 unit.

Adapun Sumatera Barat baru merampungkan 6 unit dan 447 lainnya sudah dalam proses pengerjaan. Dari 3.750 unit target pembangunan, huntap paling banyak akan dibangun di Kabupaten Agam sebanyak 1.414 unit. Menyusul Kota Padang 765 unit dan Padang Pariaman 664 unit.

Proyek ini akan dikerjakan oleh berbagai pihak, dengan rincian BNPB membangun 1.400 unit, pemerintah daerah 4 unit, Kadin Indonesia 10 unit, Danantara 82 unit, Willy Salim 10 unit, Kementerian PKP 1.644 unit, serta Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 600 unit. Dari jumlah tersebut, 6 unit yang telah rampung merupakan bagian dari pembangunan oleh Willy Salim dan berlokasi di Padang Panjang.

Dalam pelaksanaan pembangunan huntap, pemerintah menyiapkan dua skema yang dapat dipilih oleh masyarakat terdampak, yaitu komunal dan in situ. Skema komunal dibangun oleh pemerintah atau melalui kerja sama dengan pihak swasta. Lokasi pembangunan dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (pemda). Sementara itu, skema in situ merupakan pilihan yang memungkinkan masyarakat membangun rumahnya sendiri dengan dukungan bantuan dari BNPB sebesar Rp 60 juta per unit.

Kasatgas Tito mendorong pemerintah daerah untuk aktif berkoordinasi dengan kontraktor guna menghindari hambatan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, ia menekankan agar pemerintah daerah bersungguh-sungguh dalam mengawal pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana. «Tahap Huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” kata Tito.

Sementara itu, Maruarar atau Menteri yang kerap disapa Ara menjadikan huntap sebagai prioritas pemerintah yang harus dikerjakan secara serius dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ia juga meminta pemerintah daerah dan kontraktor untuk meningkatkan pengawasan serta memperbaiki kinerja agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai target. “Kami ingin pembangunan hunian tetap ini benar-benar selesai dengan baik, tepat waktu, dan berkualitas. Masyarakat korban bencana sudah terlalu lama menunggu kepastian tempat tinggal yang layak,” kata Ara.

Kunjungan Kepala Satgas Tito bersama Menteri PKP Maruarar ke Tapanuli Utara turut meninjau pembangunan Huntara dengan skema komunal yang didukung oleh lembaga nonpemerintah, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi. Secara keseluruhan di tiga provinsi, yayasan ini akan membangun sebanyak 2.603 unit huntap, dengan 103 unit di antaranya berada di Tapanuli Utara.

Pemerintah terus mempercepat proses pembangunan ini agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya rusak berat pascabanjir dapat segera menempati hunian yang layak. Dalam rangka percepatan tersebut, Satgas PRR secara rutin menggelar rapat daily brief guna memantau perkembangan di wilayah Sumatera.

Rapat sebelumnya yang membahas hunian tetap dilaksanakan pada Kamis, 26 Maret 2026, sekitar pukul 10.00 hingga 14.00 WIB. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, turut hadir Sekretaris Daerah, Dandim, serta Kapolres sebagai perwakilan dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Satgas PRR memang dibentuk untuk memastikan kehadiran negara dalam membantu pemulihan warga terdampak banjir di Sumatra. Upaya pemulihan tidak hanya mencakup pembangunan hunian, tetapi juga layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Target dari Satgas adalah menjadikan kehidupan masyarakat terdampak banjir kembali normal seperti sedia kala. (*)