Ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura Pratikno: ¡Los resultados del grupo de trabajo del PRR en términos de recuperación son muy buenos! |

Laporan Ketua Satgas PRR kepada Ketua Tim Pengarah merupakan amanat yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Dalam beleid tersebut, Satgas PRR diberi mandat untuk menyampaikan rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Ketua Tim Pengarah guna ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan. Kemudian Ketua Tim Pengarah, juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap dua bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam Keppres yang sama, Ketua Tim Pengarah yang ditunjuk oleh Presiden adalah Menko PMK Pratikno. Susunan keanggotaannya terdiri dari sejumlah pejabat tinggi negara, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan laporan Kasatgas Tito, artinya, tersisa 14 kabupaten yang masih perlu mendapatkan atensi dari pemerintah. Tito berujar seluruh wilayah tersebut akan terus didorong percepatan pemulihan agar kehidupan masyarakat kembali menjadi normal.

Tito merinci 14 kabupaten itu terdiri dari 3 dari Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar. Ada 3 juga dari Sumatera Utara, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Sementara di Aceh, masih ada 8 kabupaten, yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Penilaian bagi kabupaten yang relatif pulih bukan berasal dari ruang kosong. Tito berujar bahwa Satgas PRR telah menetapkan sejumlah indikator, di antaranya berjalannya pemerintahan daerah, pulihnya layanan kesehatan dan pendidikan, serta kembali berfungsinya konektivitas darat.

Selain itu, pemulihan juga diukur dari bangkitnya aktivitas ekonomi seperti pasar, tersedianya layanan dasar seperti listrik, internet, air minum, dan air bersih, serta distribusi energi melalui LPG dan SPBU. Indikator lainnya mencakup normalisasi sungai, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, penanganan pengungsi dan penyediaan bantuan sosial, hingga pembersihan lumpur dan sisa material seperti tumpukan kayu.

Agar 3 provinsi tersebut pulih seratus persen, pemerintah tengah menyiapkan Rencana Induk (renduk) yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Kementerian PPN/Bappenas akan berperan mengusulkan rancangan tersebut ke dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar dapat dijadikan acuan proses pemulihan.

Meski demikian, sambil menunggu rencana induk difinalisasi, Tito sudah tahu bagian mana yang harus dikerjakan lebih dulu, salah satunya adalah hunian tetap atau huntap. Sebab ia tak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di hunian sementara.

«Masing-masing sudah mengharapkan pemerintah membangun hunian untuk rumah untuk mereka,» ujar Tito seusai rapat tersebut.

Satgas PRR dalam hal ini menyiapkan tiga opsi yang dapat dipilih masyarakat terdampak dalam pembangunan huntap. Opsi pertama adalah skema in situ, yakni pembangunan di lahan milik warga yang dinilai aman, dengan proses pembangunan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan didukung bantuan anggaran sebesar Rp 60 juta dari BNPB yang disalurkan dalam dua tahap.

Opsi kedua juga menggunakan skema in situ, namun pembangunan dilakukan langsung oleh BNPB di atas lahan milik warga dengan nilai bantuan sementara sebesar Rp 60 juta. Sementara itu, opsi ketiga adalah skema komunal, yaitu pembangunan dalam bentuk kawasan atau kompleks hunian, yang umumnya diperuntukkan bagi warga yang harus direlokasi dari wilayah rawan seperti bantaran sungai atau daerah tebing. Dalam skema ini, lahan disiapkan oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, berdasarkan data Satgas PRR per Senin, 6 April 2026, progres pembangunan huntap di tiga provinsi sudah mencapai 230 unit. Pemerintah akan terus mengebut pembangunan ini sebab targetnya secara keseluruhan ada 35.368 unit.

«Huntap, jalan-jalan utama, pokoknya yang sangat-sangat penting mendasar disarankan di tahun 2026 ini kami selesaikan,» kata Tito.

Adapun pencapaian paling cepat menurut Tito ada pada indikator kesehatan. Bagaimana tidak, pemerintah mampu mengoperasikan 100 persen RSUD dari total 87 yang terdampak sejak 7 Januari 2026. Begitu pun dengan 867 Puskesmas yang kini seluruhnya sudah kembali beroperasi. Menyisakan 21 Puskesmas Pembantu yang masih dalam tahap pemulihan. Artinya, pemulihan pada sektor ini mencapai 99,40 persen. 

Kemudian dari sisi pembersihan lumpur tak kalah menunjukkan angka signifikan. Setidaknya, per 6 April 2026 pemerintah telah membersihkan 527 dari total 572 lokasi sasaran yang ditetapkan, atau pencapaiannya sekitar 92 persen. Prioritas pertama pemerintah pada pembersihan lumpur ini adalah pembukaan akses jalan nasional. Karena upaya itu, jalan nasional telah bisa digunakan seratus persen sejak 25 Januari 2026. 

Lain hal soal konektivitas. Di bawah koordinasi Satgas PRR,  TNI AD telah membangun 62 Jembatan Bailey, 27 Jembatan Armco dan 31 jembatan Perintis. Sementara Polri sudah membangun 6 Jembatan Bailey dan 31 Unit jembatan Perintis. Artinya, Satgas telah merampungkan sekitar 70 persen dari total keseluruhan jembatan 297 unit. Ke depan, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan darurat, tetapi juga menyiapkan pembangunan jembatan permanen.

Termasuk sektor kelistrikan yang kini telah beroperasi 100 persen di Aceh dan Sumatera Barat. Sementara itu, di Sumatera Utara masih terdapat dua desa yang belum sepenuhnya pulih, yaitu Desa Siantar Naipospos dan Desa Pardomuan Nauli. Adapun untuk SPBU, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah beroperasi 100 persen, sedangkan di Aceh masih menyisakan sekitar 3 persen yang belum beroperasi.

Satgas PRR dibentuk untuk memastikan kehadiran negara dalam membantu pemulihan warga terdampak banjir di Sumatra. Upaya pemulihan ini dipercepat melalui kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. (*)