Semana Nacional: Compra de motocicletas MBG – Reseña de Saiful Mujani |

BGN membeli 21 ribu unit motor listrik dari produsen merek Emmo Electric Mobility Indonesia. Terdapat dua tipe sepeda motor yang dibeli BGN, yaitu Emmo-JVX GT dan Emmo-JV Max.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengadaan puluhan ribu motor untuk kepala dapur MBG memakai anggaran tahun 2025. Menurut dia, lembaganya tidak lagi menganggarkan pengadaan untuk motor listrik pada tahun ini.

Dia mengklaim harga motor yang dibeli lembaganya untuk operasional MBG berada di bawah pasaran. Menurut dia, harga satu unit motor sebesar Rp 41 hingga 43 juta.

Dadan mengatakan BGN membeli puluhan ribu motor listrik itu lantaran pelaksanaan proyek MBG yang menjangkau daerah-daerah sulit. Menurut dia, hal itu hanya bisa diakses menggunakan motor. “Pengadaan motor untuk menunjang operasional,” ucap Dadan pada Rabu, 8 April 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran pengadaan sepeda motor diajukan BGN ke jajarannya pada tahun lalu. Namun, dia berujar usulan tersebut ditolak kementeriannya.

Dalam keterangan terpisah, Dadan mengatakan proses pengadaan barang di lembaganya sudah disetujui bendahara negara. Dia mengklaim penggunaan anggaran selalu menggunakan mekanisme berlapis yang melibatkan berbagai instansi pemerintah.

“Dalam proses pembayaran semuanya disetujui oleh Kementerian Keuangan,” kata Dadan pada Kamis, 9 April 2026.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil BGN untuk membahas ihwal pengadaan sepeda motor MBG ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan lembaganya tidak pernah diajak berkonsultasi dengan BGN ihwal pengadaan tersebut.

“Senin (13 April) kami akan mengundang BGN bersama dengan beberapa instansi lain,” ucap Charles, Kamis, 9 April 2026.

2. Kritik Saiful Mujani ke Prabowo Subianto

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menilai salah satu cara menyelamatkan Indonesia dengan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak presidensial dalam menjalankan kebijakan pemerintahan.

Terlebih, dia menilai kepala negara sudah tidak mempan bila diberikan saran-saran perbaikan. “Kalau menasihati Prabowo enggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” kata Saiful.

Namun, dia membantah ajakannya menjatuhkan Prabowo sebagai upaya makar. Menurut Saiful, pernyataannya itu sebagai sikap dan partisipasi politik yang disampaikan di depan banyak orang.

Dia mengatakan kritiknya terhadap Prabowo seharusnya dimaknai sebagai aksi damai. Dia berujar partisipasi politik yang ia lakukan ditujukan untuk kepentingan umum.

“Sikap yang saya nyatakan secara verbal adalah wujud dari kebebasan berekspresi atau berpendapat,” katanya, Selasa, 7 April 2026.

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan provokasi. Menurut dia, pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan di tengah kondisi global saat ini.

Hasan menilai ada kecenderungan menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa lewat pernyataan seorang pendiri lembaga survei tersebut. «Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi,» kata Hasan dalam keterangannya, melansir Antara pada Selasa, 7 April 2026.

Hasan berpendapat tindakan provokasi untuk memakzulkan pemerintahan yang sah tanpa proses konstitusional merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Menurut dia, yang dilakukan Saiful Mujani dengan mengajak publik menjatuhkan Prabowo didasari atas perasaan pribadi.

«Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima,» ucap Hasan.

Adapun Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang bernama Robina Akbar yang mengklaim dari Aliansi Masyarakat Timur. Saiful dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian atas pernyataanya dalam acara halal bihalal para pengamat.

«Iya benar dilaporkan,» kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto saat dikonfirmasi Kamis, 9 April 2026.

Budi mengatakan, Robina Akbar membuat laporan pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 21.30 WIB. Pelapor membuat laporan atas dugaan pelanggaran Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3. Perkembangan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia menyatakan telah menuntaskan seluruh proses penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu diserang oleh empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Tentara Nasional Indonesia (Denma Bais TNI) pada 12 Maret 2026.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah menyatakan, rampungnya proses penyidikan ditandai dengan pelimpahan berkas perkara ke Oditurat Militer II-07 Jakarta. «Penyidik Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku,» kata Aulia lewat keterangan tertulis pada Selasa, 7 April 2026.

Penyidik Puspom TNI juga telah menyerahkan para tersangka dan seluruh barang bukti yang ada ke oditur militer. Tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu NDP, SL, BHW, ES berikut barang bukti. 

Menurut Aulia, Puspom TNI selanjutnya akan menunggu proses verifikasi berkas yang akan dilakukan oleh oditur militer. «Jika berkas dinyatakan lengkap, perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta,» kata Aulia. 

Wakil Koordinator KontraS sekaligus korban penyiraman, Andrie Yunus menyatakan mosi tidak percaya kepada Pusat Polisi Militer TNI yang menangani kasus penyiraman air keras yang ia alami. Andrie yang saat ini masih menerima perawatan untuk bola matanya yang rusak menyampaikan mosi itu melalui surat yang ia tujukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan masyarakat sipil pada 5 April 2026.

Dalam surat itu, Andrie menyatakan kepada hakim MK bahwa kasus percobaan pembunuhan terhadap dirinya harus diusut tuntas. Andrie menegaskan, penanganan kasus ini menjadi tanggung jawab negara agar kasus serupa tidak terulang.

“Saya berkeberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer,” ujar Andrie Yunus lewat surat yang ditulis tangan yang dibacakan Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad seusai menghadiri sidang judicial review Undang-Undang TNI di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu, 8 April 2026.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta adanya pelibatan kalangan profesional sebagai hakim ad hoc dalam penuntutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Hal itu, kata dia, bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum.

Dia berujar pemerintah berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan untuk mencapai prinsip keadilan. «Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi penting,» kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 9 April 2026.

Gibran menyatakan keadilan dalam kasus yang menimpa Wakil Koordinator KontraS ini harus betul-betul hadir secara nyata. Proses penegakan hukum, ucap dia, juga harus berjalan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. «Kami ingin keadilan tidak hanya ditegakkan tapi juga diyakini oleh masyarakat,» ucap Gibran.

Pilihan Editor:  Peluang Peradilan Umum Mengadili Pelaku Teror Air Keras