Después de las inundaciones de Sumatra, la inflación aumenta: el grupo de trabajo del PRR se centra en restaurar la conectividad logística |

Tren serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Pada Januari, inflasi tahunannya berada di angka 3,92 persen, kemudian naik menjadi 4,39 persen pada Februari, sebelum kembali melandai ke 3,37 persen pada Maret 2026.

Angka-angka ini sejatinya tak datang serta-merta. Curah hujan yang sangat lebat pada akhir November tahun lalu menciptakan banjir yang menyapu hampir seluruh daratan di 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Efeknya terjadi kenaikan harga komoditas, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut. Ditambah pula konektivitas seperti jalan dan jembatan pada awal-awal masa tanggap darurat sempat terputus dan tak bisa menyuplai logistik ke daerah terdampak.

Meski begitu, berkat berbagai upaya, perkembangan progres dapat terlihat dari inflasi bulanan atau month to month (MtM). Pasalnya, kata Tito yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra sekaligus Koordinator Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), ketiga provinsi terdampak tersebut mencatatkan kinerja yang relatif baik.

«Kalau kita lihat kemajuan akibat upaya-upaya kita. Coba lihat inflasi month to month daerah. Aceh tidak menempati posisi di atas lagi,» kata dia.

Benar saja, meski sebagai provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi, Aceh justru mencatatkan dirinya sebagai salah satu provinsi terendah dalam inflasi bulanan, menempati posisi ke-6 dari bawah pada Maret 2026 yang hanya 0,04 persen. Artinya, kenaikan IHK (Indeks Harga Konsumen) pada Maret jika dibandingkan dengan Februari hanya berada di angka 0,04 persen atau relatif stabil. 

Pun demikian dengan Sumatera Barat yang mencatat angka yang sama dengan Aceh, yakni 0,04 persen. Sementara itu, Sumatera Utara justru mengalami deflasi sebesar -0,13 persen.

Jurus Tito Kendalikan Inflasi

Di sinilah letak kabar baiknya. Sebab, statistik ini menandakan lancarnya pasokan barang, terkendalinya harga, dan mulai normalnya aktivitas ekonomi. “Artinya, apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumbar, dan Sumut dengan mengendalikan harga barang dan jasa itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk,” kata Tito.

Tentu, ini tak sekadar klaim semata. Sebab, memang sudah berbagai jurus yang dilakukan oleh Satgas PRR di bawah koordinasi Tito Karnavian. Seluruh jalan dan jembatan nasional sebagai konektivitas logistik telah mencapai kondisi 100 persen fungsional sejak 25 Januari 2026. Per 10 April, yang tersisa adalah 14 ruas jalan daerah yang belum berfungsi dari total 2.421 ruas, serta 360 jembatan dari target 1.151 unit.

Tak hanya itu, Satgas PRR juga akan menyiapkan 298 unit jembatan darurat dengan jenis Bailey, Armco, dan perintis. Kini, 190 di antaranya telah selesai dibangun, menyisakan 108 unit lagi yang masih dalam pengerjaan.

Aktivitas ekonomi lokal perlahan juga membawa angin segar. Dari 210 pasar rakyat terdampak, 196 di antaranya sudah dapat diakses masyarakat. Untuk mendorong peningkatan daya beli, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial, mulai dari stimulan ekonomi, isi hunian, hingga jaminan hidup yang per 10 April sudah menyasar kepada 45.656 kepala keluarga, dengan total nilai mencapai Rp 506,1 miliar.

Kemudian, ada juga  sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam periode 22 Januari hingga 4 Maret 2026, tercatat total 7.461.422 transaksi, dengan rincian di Aceh sebanyak 1.396 produk dan 10.230 transaksi, Sumatera Utara 631 produk dengan 285.737 transaksi, serta Sumatera Barat 101 produk dengan 1.867.456 transaksi.

Tentunya, capaian positif ini akan terus dijaga oleh Satgas PRR yang selalu hadir di tengah masyarakat terdampak banjir. Tito berulang kali dalam lawatannya mengatakan bahwa target pemerintah secepat mungkin membuat kehidupan masyarakat kembali normal. (*)