📂 Categoría: | 📅 Fecha: 1771844562
🔍 En este artículo:
INFO TEMPO – DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen mendukung penuh kepemimpinan Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DPRD Provinsi DKI Jakarta berperan aktif dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
[–>
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program prioritas. Mulai dari penataan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga pengembangan ruang terbuka hijau dan sarana olahraga di berbagai wilayah.
Desplácese hacia abajo para continuar leyendo
Perwujudan dukungan tersebut melalui pembahasan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Termasuk peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penanganan banjir, kemacetan, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM.
[–>
DPRD juga mendorong percepatan transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap berakar pada nilai kebersamaan dan keadilan sosial. Harapannya, kolaborasi itu mampu menjawab berbagai tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Kepemimpinan Pramono–Rano memiliki visi yang selaras dengan semangat pembaruan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, terdapat tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode, yaitu pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan.
[–>
Dalam kesempatan itu, Wibi mengapresiasi capaian kinerja Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun terakhir. Yakni, 97 persen terselesaikan. Sedangkan 3 persen lagi masih berproses.
«Poin pertama adalah tentang banjir di Jakarta. Yang kedua adalah kemacetan. Dan ketiga adalah masalah kemiskinan,» ujar Wibi usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 Februari 2026.
Menurut dia, dalam penanganan banjir, Pemerintah DKI Jakarta harus memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung. Begitu pula dengan penguatan transportasi publik, seiring dengan pelayanan Transjakarta yang semakin luas hingga wilayah penyangga.
«Adanya Trans-Jabodetabek ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kita support TransJakarta untuk bisa lebih ekspansi ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta,» tandas Wibi.
Termasuk dengan keberlanjutan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal itu sebagai upaya menekan angka kemiskinan. «Pak gubernur sudah membuktikan tidak ada pengurangan KJP di Jakarta. Insyaallah akan terus bertambah,» ucap Wibi.
Ia menuturkan, DPRD DKI Jakarta akan terus berkolaborasi dengan eksekutif melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. «Kami bisa mendengar langsung dari masyarakat di lapangan,» kata dia.
Dengan begitu, visi gubernur dan wakil gubernur mewujudkan Jakarta yang lebih humanis dapat tercapai hingga akhir masa periode. Dampaknya, masyarakat akan merasakan keberhasilan pembangunan Jakarta.
«Itu pasti akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi warga Jakarta untuk menatap global city,» ujar Wibi.
Dalam kegiatan syukuran sekaligus gubernur dan wakil menyapa langsung warga itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah, Ketua Komisi A Inggard Joshua, dan Ketua Komisi D Yuke Yurike.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI JakartaYuke Yurike mendukung penuh pelaksanaan berbagai program Pemprov DKI Jakarta. «Kami di DPRD mengapresiasi apa yang setahun ini sudah pak gubernur dan wakil gubernur lakukan,» ujar Yuke.
Meskipun, menurut Yuke, perlu penyelesaiaan sejumlah pekerjaan rumah dalam waktu mendatang. Di antaranya dalam mengatasi kemiskinan. «Ini mungkin jadi PR kita bersama di tengah keterbatasan fiskal,» ungkap dia.
«Challenge kita ke depan di DPRD untuk bersama-sama memastikan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat Jakarta,» tambah dia.
Sementara itu, Gubernur Pramono menyampaikan, syukuran menjadi wadah refleksi atas capaian dan evaluasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat mendukung Pemprov selama setahun membangun Jakarta.
«Acara menjadi kontemplasi karena kami ingin mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak yang merasakan manfaat dari kebijakan kami,» kata Pramono.
Selama satu tahun terakhir, ungkap Pramono, arah dan fokus kebijakan semakin jelas. Terlihat dari penguatan layanan dasar. Di antaranya, layanan dasar berupa transportasi publik, pengendalian banjir, serta penataan kawasan padat penduduk, dan ruang terbuka hijau.
Ia berharap, seluruh layanan dasar berdampak langsung bagi masyarakat. Meskipun masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di Jakarta yang perlu diselesaikan. Di antaranya, kemacetan, banjir, dan polusi udara. «Secara khusus, ingin minimal bisa dikurangi dari apa yang terjadi saat ini,» tutur dia.
Pramono juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan Program Normalisasi Sungai secara masif pada 2026. Program tersebut sebagai pengendalian banjir. «Kami lanjutkan untuk Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Termasuk beberapa pengerukan atau normalisasi di Jakarta Barat,» kata Pramono. (*)
INFO TEMPO – DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen mendukung penuh kepemimpinan Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DPRD Provinsi DKI Jakarta berperan aktif dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
[–>
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program prioritas. Mulai dari penataan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga pengembangan ruang terbuka hijau dan sarana olahraga di berbagai wilayah.
Desplácese hacia abajo para continuar leyendo
Perwujudan dukungan tersebut melalui pembahasan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Termasuk peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penanganan banjir, kemacetan, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM.
[–>
DPRD juga mendorong percepatan transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap berakar pada nilai kebersamaan dan keadilan sosial. Harapannya, kolaborasi itu mampu menjawab berbagai tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Kepemimpinan Pramono–Rano memiliki visi yang selaras dengan semangat pembaruan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, terdapat tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode, yaitu pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan.
[–>
Dalam kesempatan itu, Wibi mengapresiasi capaian kinerja Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun terakhir. Yakni, 97 persen terselesaikan. Sedangkan 3 persen lagi masih berproses.
«Poin pertama adalah tentang banjir di Jakarta. Yang kedua adalah kemacetan. Dan ketiga adalah masalah kemiskinan,» ujar Wibi usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 Februari 2026.
Menurut dia, dalam penanganan banjir, Pemerintah DKI Jakarta harus memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung. Begitu pula dengan penguatan transportasi publik, seiring dengan pelayanan Transjakarta yang semakin luas hingga wilayah penyangga.
«Adanya Trans-Jabodetabek ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kita support TransJakarta untuk bisa lebih ekspansi ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta,» tandas Wibi.
Termasuk dengan keberlanjutan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal itu sebagai upaya menekan angka kemiskinan. «Pak gubernur sudah membuktikan tidak ada pengurangan KJP di Jakarta. Insyaallah akan terus bertambah,» ucap Wibi.
Ia menuturkan, DPRD DKI Jakarta akan terus berkolaborasi dengan eksekutif melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. «Kami bisa mendengar langsung dari masyarakat di lapangan,» kata dia.
Dengan begitu, visi gubernur dan wakil gubernur mewujudkan Jakarta yang lebih humanis dapat tercapai hingga akhir masa periode. Dampaknya, masyarakat akan merasakan keberhasilan pembangunan Jakarta.
«Itu pasti akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi warga Jakarta untuk menatap global city,» ujar Wibi.
Dalam kegiatan syukuran sekaligus gubernur dan wakil menyapa langsung warga itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah, Ketua Komisi A Inggard Joshua, dan Ketua Komisi D Yuke Yurike.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI JakartaYuke Yurike mendukung penuh pelaksanaan berbagai program Pemprov DKI Jakarta. «Kami di DPRD mengapresiasi apa yang setahun ini sudah pak gubernur dan wakil gubernur lakukan,» ujar Yuke.
Meskipun, menurut Yuke, perlu penyelesaiaan sejumlah pekerjaan rumah dalam waktu mendatang. Di antaranya dalam mengatasi kemiskinan. «Ini mungkin jadi PR kita bersama di tengah keterbatasan fiskal,» ungkap dia.
«Challenge kita ke depan di DPRD untuk bersama-sama memastikan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat Jakarta,» tambah dia.
Sementara itu, Gubernur Pramono menyampaikan, syukuran menjadi wadah refleksi atas capaian dan evaluasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat mendukung Pemprov selama setahun membangun Jakarta.
«Acara menjadi kontemplasi karena kami ingin mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak yang merasakan manfaat dari kebijakan kami,» kata Pramono.
Selama satu tahun terakhir, ungkap Pramono, arah dan fokus kebijakan semakin jelas. Terlihat dari penguatan layanan dasar. Di antaranya, layanan dasar berupa transportasi publik, pengendalian banjir, serta penataan kawasan padat penduduk, dan ruang terbuka hijau.
Ia berharap, seluruh layanan dasar berdampak langsung bagi masyarakat. Meskipun masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di Jakarta yang perlu diselesaikan. Di antaranya, kemacetan, banjir, dan polusi udara. «Secara khusus, ingin minimal bisa dikurangi dari apa yang terjadi saat ini,» tutur dia.
Pramono juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan Program Normalisasi Sungai secara masif pada 2026. Program tersebut sebagai pengendalian banjir. «Kami lanjutkan untuk Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Termasuk beberapa pengerukan atau normalisasi di Jakarta Barat,» kata Pramono. (*)
💡 Puntos Clave
- Este artículo cubre aspectos importantes sobre
- Información verificada y traducida de fuente confiable
- Contenido actualizado y relevante para nuestra audiencia
📚 Información de la Fuente
| 📰 Publicación: | nasional.tempo.co |
| ✍️ Autor: | |
| 📅 Fecha Original: | 2026-02-23 09:26:00 |
| 🔗 Enlace: | Ver artículo original |
Nota de transparencia: Este artículo ha sido traducido y adaptado del inglés al español para facilitar su comprensión. El contenido se mantiene fiel a la fuente original, disponible en el enlace proporcionado arriba.
📬 ¿Te gustó este artículo?
Tu opinión es importante para nosotros. Comparte tus comentarios o suscríbete para recibir más contenido histórico de calidad.
