Generando esperanza en zonas remotas de Bogor |

Kendati mekanisme seperti Musrenbang dan forum konsultasi publik sudah berjalan, Rudy masih melihat ruang untuk perbaikan. Ia mendorong agar daerah memainkan peran yang lebih substantif sejak tahap perumusan awal kebijakan, bukan sekadar pelaksana di ujung tombak. Tujuannya, tak lain demi aspirasi riil warga di pelosok Bogor benar-benar terwakili.

Selain sinkronisasi dengan pemerintah pusat, Rudy dan Ade juga harus memastikan sisi internal Pemerintah Kabupaten Bogor agar mampu bergerak selaras. Di awal kepemimpinan, mereka harus menghapus ego sektoral antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan birokrasi yang cenderung prosedural dan kaku.

Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik dan menyerahkan SK PPPK penuh waktu tahap II di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, pada Kamis, 2 Oktober 2025. DOK PEMKAB BOGOR

Rudy memilih pendekatan kepemimpinan yang menekankan kerja tim. Program tidak lagi dirancang sendiri-sendiri oleh satu dinas, melainkan lintas sektor dengan target kinerja yang saling terintegrasi. Forum koordinasi rutin antarkepala OPD menjadi ruang untuk memastikan tiada lagi kebijakan yang tumpang tindih.

Untuk mendobrak kekakuan birokrasi, Rudy memperkenalkan budaya inovasi. “Kami memberi ruang eksperimen kebijakan skala kecil dan mengadakan kompetisi inovasi antar OPD,” tuturnya. Tak hanya itu, digitalisasi layanan publik dipercepat, sembari memberikan perlindungan hukum bagi ASN yang berani berinovasi sesuai regulasi.

Kolaborasi internal juga diperluas dengan pelibatan semua unsur pentahelix. Ia berupaya menyinkronkan program dengan kementerian, berkolaborasi melalui CSR dunia usaha, menggandeng kampus untuk riset kebijakan, hingga melibatkan komunitas lokal dalam isu sosial dan lingkungan.

Tiga Prioritas Manajerial Rudy-Ade

Setidaknya ada tiga prioritas manajerial yang menjadi pedoman utama di bawah kepemimpinannya. Pertama, penataan sumber daya manusia dan birokrasi; kedua, akselerasi pembangunan fisik yang merata di seluruh pelosok kabupaten; dan ketiga, perbaikan tata kelola pelayanan publik melalui sistem monitoring yang ketat, agar setiap rupiah anggaran tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Hasil dari kerja keras sinkronisasi dan kolaborasi ini mulai tampak nyata di lapangan. Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan sepanjang 18 kilometer di Desa Malasari menjadi saksi bahwa wilayah terpencil kini mendapat perhatian setara. Tak hanya itu, pemasangan 316 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur strategis, serta penataan kawasan kumuh di bawah Flyover Cileungsi, membuat wajah kabupaten terasa lebih bersih dan segar.

Di sektor SDM, duet Rudy-Ade mencetak sejarah dengan melantik 13.363 ASN, baik CPNS maupun PPPK. Jumlah ini merupakan rekrutmen terbesar yang pernah ada dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar hingga ke setiap sudut kecamatan. Sementara itu, pada pilar pendidikan dan ekonomi, program Satu Desa Satu Sarjana serta Koperasi Desa Merah Putih mulai bergulir sebagai ikhtiar memutus rantai kemiskinan dari tingkat akar rumput.

Di sisi sosial-keagamaan tak luput dari bidikan. Bantuan stimulan sebesar Rp 100 juta untuk masjid-masjid di berbagai wilayah, termasuk dukungan pembangunan Masjid Nurul Wathon, menjadi instrumen penguat spiritualitas sekaligus kohesi sosial warga Bogor. Bagi Rudy, perhatian terhadap rumah ibadah di desa-desa pinggiran sangat mendesak karena banyak kondisinya amat memprihatinkan. “Masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi pusat kegiatan sosial, pendidikan Al-Qur’an, dan tempat pembinaan generasi muda,” ucap Rudy.

Kini, dampak dari rangkaian program tersebut kian terasa. Aksesibilitas di wilayah terpencil kian membaik, layanan kesehatan di empat RSUD milik Pemkab Bogor semakin responsif, dan ruang publik, seperti CFD di 16 kecamatan kini bertransformasi menjadi pusat ekonomi baru yang menghidupkan pelaku UMKM lokal.

Memasuki 2026, Rudy-Ade tidak mengendurkan ambisi. Rencana besar sudah menanti, mulai dari realisasi penuh Satu Kecamatan Satu Hutan Kota untuk menjaga paru-paru Bogor, hingga digitalisasi layanan publik yang lebih agresif untuk memangkas birokrasi.

Bagi Rudy, berbagai pencapaian ini adalah bagian dari upaya membangun sistem yang kuat, bukan sekadar menonjolkan figur. Ia ingin meninggalkan warisan berupa birokrasi profesional dan pemerataan yang nyata.

“Kepemimpinan adalah soal keberanian mengambil keputusan dan membangun kepercayaan publik,” kata Rudy. “Kami sedang menyiapkan fondasi agar Kabupaten Bogor siap menghadapi tantangan sepuluh hingga 20 tahun ke depan.” (*)