HDCU Hace Historia, La Tasa De Pobreza Del Sur De Sumatra Cae En Un Solo Dígito |

Data BPS juga menunjukkan sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi mencapai 44 persen. Herman Deru menilai potensi ini masih dapat terus dikembangkan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, serta penguatan hilirisasi dan perdagangan.

Dia pun meminta Dinas Tenaga Kerja menyusun peta potensi serapan tenaga kerja agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Herman Deru juga mengingatkan, terdapat dua strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat atau menekan biaya hidup. Salah satu upaya konkret yang terus didorong adalah melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

“Hari ini menjadi puncak kebahagiaan saya. Ini adalah cita-cita saya bahkan sebelum menjadi gubernur. Sumsel memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa, namun selama ini angka kemiskinan selalu dua digit. Alhamdulillah, perlahan turun hingga akhirnya menjadi satu digit,” ucapnya.

Dia mengenang pada 2015 angka kemiskinan Sumsel sempat mencapai 14,25 persen, kemudian turun menjadi 12,80 persen pada awal kepemimpinannya di 2018, hingga akhirnya mencapai 9,85 persen pada September 2025. Meski demikian, Herman Deru mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah. 

Dia pun menekankan pentingnya menjaga komitmen bersama, salah satunya dengan menyukseskan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

“Kita boleh bangga, tetapi tidak boleh lalai. Data yang akurat menjadi kunci kebijakan yang tepat. Selama ini kita bisa melangkah tanpa keraguan karena memiliki data yang benar,” ujarnya.

Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada BPS RI dan BPS Sumsel atas kerja keras serta kontribusinya. Dia berharap capaian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Sumsel sebagai bukti bahwa upaya pemerintah mulai membuahkan hasil nyata.

Adapun, Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto menjelaskan empat data yang dirilis meliputi kondisi ketenagakerjaan Provinsi Sumsel, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan profil kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 9,85 persen, menurun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. 

Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 898,24 ribu orang, turun 21,4 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada September 2025 sebesar 8,91 persen, turun 0,19 persen poin dari Maret 2025. 

Sementara di wilayah perdesaan sebesar 10,43 persen atau turun 0,36 persen poin dari Maret 2025. Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp720,21 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp 80,66 juta. 

Ekonomi Sumsel tahun 2025 tumbuh sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 4,91 persen.

“Sejak pandemi Covid-19 pada 2020, kita selalu menunjukkan tren positif. Dari seluruh kategori, semuanya tumbuh dan paling tinggi ada di sektor akomodasi. Pertumbuhan ekonomi Sumsel juga sangat ditopang sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. (*)