Top 3: Pensamientos de Agus Widjojo sobre cómo el TNI está listo para ir a Gaza |

Eks Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo tutup usia pada Ahad malam, 8 Februari 2026. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Filipina tersebut meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta.

Agus Widjojo adalah purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI. Dia dikenal sebagai figur militer-reformis yang aktif mendorong demokratisasi, supremasi sipil, dan reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Dia adalah angkatan militer pertama pada 1970 dan peraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik. Dalam militer, kiprahnya bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Agus pernah menjalankan operasi militer kedamaian PBB dalam Emergency Force Sinai dan Vietnam.

Agus merupakan jenderal tentara yang menolak revisi Undang-Undang TNI pada 2024, yang memberikan kewenangan luas militer di urusan sipil. Menurut dia, TNI jangan selamanya diberi tugas jabatan sipil sebab hal itu bukan tugas pokok militer.

Namun dia mengatakan operasi militer selain perang tak perlu dibatasi, tapi harus berpegang pada prinsip pengerahan berdasarkan keputusan presiden. Setelah itu, TNI harus kembali menjalankan fungsi pertahanan.

«Reformasi TNI dulu dilakukan untuk membuat tentara yang profesional dalam sistem negara demokrasi. Bagi saya, ukuran reformasi TNI adalah menjalankan fungsi pertahanan berdasarkan konstitusi dan prinsip demokrasi,» katanya.

Salah satu pemikiran Agus Widjojo yang juga dikenal ketika mengusulkan penghapusan komando distrik militer (kodim) dan komando rayon militer (koramil). Menurut dia, komando teritorial terendah yang seharusnya ada hanya di tingkat komando resort militer (korem), karena kodim/koramil dianggap tidak lagi relevan dalam fungsi pertahanan di daerah pada era Reformasi. 

Pandangan ini berakar dari upayanya mendorong profesionalisme TNI, di mana ia menekankan agar militer tidak mudah masuk dalam urusan domestik atau berdwifungsi kembali.

Agus Widjojo juga merupakan penggagas simposium nasional bertajuk «Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan» yang dihelat pada 2026. Acara itu sebagai ajang pelurusan sejarah 1965 yang diinisiasi oleh pemerintah.

Sejumlah pihak menilai sosok Agus Widjojo sebagai orang yang tepat dalam upaya rekonsiliasi Tragedi 1965. Putri mendiang presiden keempat Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid mengatakan Agus sebagai orang militer dengan pemikiran yang terbuka.

«Ini terefleksikan bagaimana Pak Agus melihat tragedi 1965 dan rekonsiliasinya. Berpikiran terbuka yang menyeluruh sebagai seorang pelaku sejarah,» ujar Alissa pada 2021 silam.

2. TNI Siapkan 8 Ribu Pasukan Setelah RI Gabung BoP

TNI Angkatan Darat mulai mempersiapkan pasukan perdamaian untuk ditugaskan ke wilayah konflik di Gaza, Palestina. Penyiapan pasukan perdamaian ini seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bakal ada sekitar 8 ribu personel yang dikerahkan Indonesia untuk membantu perdamaian. Read more: pdf view. “Bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernegosiasi semua, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli seusai rapat pimpinan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.

Saat ini, kata Maruli, koordinasi penugasan pasukan perdamaian ke wilayah konflik masih berlangsung. Maruli berujar, pihak yang mengkoordinasikan misi perdamaian itu nantinya akan memberikan arahan mengenai kebutuhan prajurit ke Markas Besar TNI. Kemudian arahan itu akan diteruskan ke Markas Besar TNI Angkatan Darat.

“Kami menunggu hasil koordinasi ke yang mengkoordinasi di Gaza, nanti ke Mabes TNI, Mabes TNI nanti ke Mabes AD, memerlukan personel yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan,” kara Maruli.

Maruli menyampaikan bahwa internal TNI AD mulai melakukan persiapan awal, berupa pelatihan, meskipun penugasan pasukan perdamaian itu belum bisa dipastikan. Pelatihan para prajurit itu difokuskan pada pengembangan karakter hingga persiapan kesehatan.

3. Respons Istana Soal Kepuasan Kinerja Prabowo 79,9 Persen

Survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia menyatakan sebanyak 79,9 persen publik merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei itu dipublikasikan pada 8 Februari 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak mengejar hasil survei. “Yang kami kejar adalah mempercepat program-program yang memang kami yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat,” ucap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, Prabowo dalam berbagai forum selalu menekankan bahwa negara sedang berada dalam kondisi ‘perang’. Adapun perang ini dalam konteks perang melawan kemiskinan hingga kualitas pendidikan maupun kesehatan yang tidak memadai. “Ini perang dalam tanda kutip, ya, jangan diartikan dengan salah. Musuh kita hari ini itu, jadi kami ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai itu,” ujar Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah belum merasa puas diri. Ia mengakui belum semua program pemerintah berjalan dan dapat dirasakan seluruh masyarakat. “Masih butuh waktu. Misalnya bagaimana kami merenovasi seluruh sekolah, dari kurang lebih 300 ribu sekolah di seluruh Tanah Air, kita kan mungkin baru bisa selesaikan dalam 2-3 tahun itu. Itu enggak puas,” ucap Prasetyo.