Top nacional: Revisión de MBG Ramadan en Mahfud Md. en Pigai |

Teddy menjelaskan, anggaran pendidikan untuk tahun 2026 adalah sebesar 20 persen dari APBN. Angka itu sesuai dengan amanat konstitusi soal mandatory spending atau belanja wajib di sektor pendidikan.

Menurut Teddy, pemerintah dan partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati alokasi mandatory spending pendidikan tersebut untuk berbagai program. «Peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketuanya juga PDIP,» kata Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026.

Maka dari itu, Teddy menilai, narasi bahwa MBG mengambil jatah anggaran pendidikan adalah keliru. Sebab, alokasi dana untuk berbagai jenis program pendidikan di APBN telah disepakati bersama. «Semua hal itu, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,» tuturnya.

Cerita Ortu Geleng-geleng Kepala Lihat Menu MBG Ramadan

Idris Muhammad, 36 tahun, heran melihat menu MBG milik kedua anaknya yang diterima dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Sragen. Dua anak Idris yang sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak mau mengonsumsi menu MBG selama Ramadan. «Alasannya tidak enak dan tidak segar,» kata warga Sragen ini saat dihubungi pada Kamis, 26 Februari 2026.

Kata Idris, kedua anaknya membawa pulang MBG dengan kantong plastik selama Ramadan. Kemarin, salah satu anaknya mendapatkan menu kering berupa satu buah roti dengan merek my joy, satu buah pir, dan satu kantong kacang. Tiga jenis makanan itu dikemas dengan wadah berbahan plastik. «Tanpa ada penjelasan tanggal kedaluwarsa,» kata dia.

Idris mengatakan roti yang diterima berukuran kecil dan rasanya tidak enak untuk dikonsumsi. Buah yang diterima juga tidak bagus kualitasnya.

Sebelum menu itu, Idris bercerita anaknya juga pernah mendapatkan kurma. Namun, kurma itu sudah kering sehingga kurang layak untuk dikonsumsi. Dia mengaku anaknya juga sering mendapatkan makanan ultra processed food atau (UPF). Dia khawatir anaknya justru mendapatkan masalah kesehatan. 

Mahfud Md. Respons Pigai Soal Penentang MBG Melanggar HAM

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md., menyoroti pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai, ihwal penentang proyek pemerintah sebagai pelanggar HAM cxv6.

Dia mengatakan, apa yang disampaikan Pigai, bahwa mereka yang menghalangi proyek pemerintah seperti MBG, Kopdes Merah Putih, maupun Sekolah Rakyat menentang HAM memang tak sepenuhnya keliru.

«Tetapi, juga perlu diingat siapa pun pemerintah yang mengelola negara dengan tidak profesional juga melanggar HAM,» kata Mahfud dalam siniar Terus Terang yang ditayangkan akun YouTube Mahfud MD Official, dilihat Tempo, Jumat, 27 Februari 2026.

Dia menjelaskan, pemerintah yang mengelola negara dengan tidak profesional sehingga menimbulkan korupsi dan keborosan di sana sini, serta menimbulkan ketidakseimbangan manfaat antara keperluan diplomasi dan kepentingan rakyat juga termasuk melanggar Hak Asasi Manusia.

Mahfud mengingatkan, konteks pelanggaran terhadap HAM tidak sekadar berapa pada aspek sipil dan politik. Namun, juga menyangkut aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan hidup.

«Jadi, jangan hanya berbicara kasih makan orang. Pengelolaan negara yang tidak benar juga merupakan pelanggaran HAM,» ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Pada Jumat pekan lalu, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan mereka yang berkeinginan menghapus proyek MBG, Kopdes Merah Putih, maupun Sekolah Rakyat sama saja dengan menentang HAM. Alasannya, proyek-proyek itu berpihak pada rakyat dan sejalan dengan prinsip HAM.

Andi Adam Faturahman dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan editor: Seskab Teddy: Anggaran MBG Disetujui DPR, Ketuanya PDIP