Una serie de resultados de una encuesta sobre indicadores políticos relacionados con el desempeño de Prabowo |

‎Kepuasan publik terhadap kerja kepala negara versi survei Indikator Politik sebesar 79,9 persen. Angka itu terdiri dari 13 persen masyarakat yang menyatakan sangat puas dan 66,9 persen menyatakan cukup puas. Sedangkan, sebanyak 193,3 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama pemerintahannya.

‎Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan approval rating yang diperoleh Prabowo lebih tinggi dibanding dua presiden sebelumnya. «Dibanding awal-awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di 2004 pasca pilpres maupun Joko Widodo pada 2014 pasca pilpres pertama, approval rating Prabowo lebih tinggi,» kata dia dalam konferensi pers daring pada Ahad, 8 Februari 2026.

‎Dia mengatakan tingginya tingkat kepuasan Prabowo tak hanya dipengaruhi oleh modal elektoral yang didapat dari basis pendukung Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurut dia, faktor dukungan dari mantan presiden Jokowi juga berpengaruh pada tingkat kepuasan publik kepada Prabowo.

‎Selain itu, dia merinci berdasarkan hasil survei yang menjadi faktor paling tinggi Prabowo memperoleh tingkat kepuasan masyarakat lantaran kinerja pemerintahannya dalam memberantas korupsi. Kemudian, faktor Prabowo kerap memberikan bantuan ke masyarakat, tegas, berwibawa, berani, memiliki program makan bergizi gratis, hingga meningkatnya aspek keamanan dinilai turut berpengaruh terhadap kepuasan ke presiden.

‎Sementara, alasan masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Prabowo disebabkan oleh penyaluran bantuan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran, ekonomi memburuk, rakyat susah mendapat lapangan pekerjaan, hingga harga kebutuhan pokok yang masih mahal. Dalam survei yang sama, sebanyak 45,3 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok di era pemerintahan Prabowo dianggap jauh lebih mahal dibandingkan periode-periode sebelumnya.

‎2. DPR Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik 

‎Tingkat kepercayaan publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat berada di bawah 60 persen. Hal ini membuat lembaga legislatif itu menjadi lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah dibanding lembaga-lembaga lain.‎

‎Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkap tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 56 persen. «3 persen sangat percaya, 53 persen cukup percaya,» ujar dia. 

‎Sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercatat menjadi lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi. Lembaga pertahanan negara itu mendapat tingkat kepercayaan publik sebesar 93 persen, terdiri dari 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya.

‎Presiden berada di urutan kedua dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi. Kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya mendapat skor kepercayaan publik sebesar 91 persen, yang terdiri dari 15 persen sangat percaya dan 76 persen cukup percaya.

‎Kemudian ada Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 80 persen, Mahkamah Konstitusi sebesar 75 persen, Pengadilan sebesar 74 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi 72 persen. Lalu Kepolisian RI dan Dewan Perwakilan Daerah mendapat tingkat kepercayaan publik sebesar 65 persen, serta lembaga partai politik yang mendapat tingkat kepercayaan publik sebesar 61 persen.

‎3. Tingkat Kepercayaan Publik ke TNI Turun karena Perluasan Peran

‎Meski tingkat kepercayaan publik terhadap TNI menjadi yang tertinggi, Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa hasilnya justru menurun dibanding hasil survei sebelumnya. Adapun lembaga pertahanan negara ini mendapat 93 persen tingkat kepercayaan publik, terdiri dari 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya.

‎Burhanuddin berujar tingkat kepercayaan publik terhadap TNI pada survei sebelumnya berada di atas 95 persen. Dia mengatakan penurunan tingkat kepercayaan publik kepada TNI disebabkan oleh meluasnya peran militer dalam urusan non-pertahanan. ‎»Sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih, dan seterusnya,» ucap dia.

‎Dia menjelaskan, perluasan peran TNI di luar urusan pertahanan justru berisiko terhadap citra lembaga tersebut. Sebab, dia menilai keterlibatan militer di urusan sipil akan membuat gesekan dan interaksi dengan masyarakat menjadi meningkat.

‎»Semakin TNI ikut terlibat urusan non-pertahanan, kemungkinan berinteraksi dengan masyarakat makin besar dan kemungkinan munculnya gesekan juga semakin meningkat,» kata Burhanuddin.

‎4. Tingkat Kepuasan Publik ke MBG 72,8 Persen

‎Menurut survei Indikator Politik, sebanyak 72,8 persen publik merasa puas dengan pelaksanaan program MBG yang dijalankan di era Presiden Prabowo Subianto. Angka itu terdiri dari 12,2 persen sangat puas dan 60,6 persen cukup puas. Sedangkan responden yang menjawab kurang puas sebanyak 19,9 persen dan tidak puas sama sekali 4,5 persen.

‎Burhanuddin mengatakan mayoritas responden yang merasa puas dengan program MBG berasal dari Generasi Z. Menurut survei Indikator, sebanyak 80,7 persen responden Gen Z menyatakan puas dengan MBG.

‎Sementara itu, menurut Burhanuddin, responden yang tinggal di kota cenderung lebih tidak puas terhadap MBG dibanding di desa. Jakarta menjadi lokasi dengan tingkat kepuasan terendah dengan 52 persen. «Warga Jakarta paling banyak proporsi yang tidak puas terhadap program MBG,» kata dia.

‎Indikator Politik turut menanyakan soal apakah MBG mungkin dikorupsi. Hasilnya, 2,9 persen responden sangat percaya MBG dikorupsi dan 30,9 persen lainnya percaya. Lihat pdf view untuk info lebih lanjut. Di sisi lain, 45,6 persen responden kurang percaya MBG dikorupsi, tidak percaya sama sekali 16,1 persen, dan 4,6 persen tidak menjawab.

‎Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.