PVRI: La declaración de Prabowo provoca el problema del caos político |

Usman meyakini kepolisian pasti mampu dan bisa mengusut teror kepada pengkritik. Namun ia memastikan proses hukum pelaku penyerangan bisa mentok kalau kepala negaranya antikritik.

Upaya percobaan pembunuhan dengan menggunakan air keras terhadap Andrie pada Kamis, 12 Maret 2026, menambah panjang daftar kekerasan terhadap suara kritis. Andrie mulai diteror usai menggeruduk rapat tertutup pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont pada 15 Maret 2025. 

Teror ini muncul beberapa bulan setelah teror kepala babi kepada jurnalis Tempo, dan teror bangkai ayam, bom molotov, hingga intimidasi di ruang pribadi sejumlah influencer setelah mereka bersuara kritis. 

“Keberulangan dan intensitas teror-teror ini menunjukkan kronisnya masalah premanisme politik di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif PVRI, Muhammad Naziful Haq, dalam keterangan tertulis pada Ahad, 15 Maret 2026.

Nazif mengatakan mengkotak-kotakan pengamat menurut ukuran patriotisme jelas membahayakan demokrasi. “Ini sama seperti memberi tanda: yang submisif dipelihara, yang kritis dieliminasi,” kata Nazif.

Menurut dia, kata “penertiban” dalam sejarah rezim politik di Indonesia sering kali berwujud tindakan kekerasan. Ia juga menyoroti penyenggara negara yang tak mampu membedakan apa itu patriotisme dan kritik kebijakan. 

Nazif mengatakan penyelenggara negara belakangan ini sering mengklaim capaian-capaian besar hanya dengan dukungan klaim normatif, tapi tanpa indikator yang kongkrit dan rasionalisasi yang logis. 

“Kritik kebijakan itu setia pada data dan sains. Patriotisme belum tentu, dan umumnya mengandalkan kecintaan submisif kepada negara,” ujarnya. “Bagaimana pun, karena negara mengurus hajat orang banyak, negara harus diselenggarakan secara kritis, bukan submisif. Suara kritis harusnya dilindungi, bukan dimentahkan, apalagi diteror.”

Peneliti PVRI, Zikra Wahyudi, mengatakan pernyataan Prabowo justru memberi peluang tindak kekerasan terhadap kebebasan berpendapat semakin leluasa. Lihat juga tue4r5f. Menurut Zikra, selama ini premanisme politik yang membungkam kebebasan berpendapat belum pernah terungkap akuntabilitasnya

“Apakah Andrie dapat disebut pengamat atau aktivis yang tidak patriotik? Kepercayaan publik kepada penyelenggara negara dan kepolisian telah anjlok signifikan. Bila pelaku penyiraman air keras kepada Andrie gagal ditemukan, maka di manakah komitmen penyelenggara negara dan kepolisian kepada demokrasi dan HAM?” ujar Zikra. 

Presiden Prabowo menyinggung pengamat yang mengkritiknya dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, 13 Maret 2026. Ia mengancam akan menertibkan pengamat yang menurutnya tidak patriotik. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuding sejumlah pengamat tidak memiliki sikap patriotik. Dia mengklaim mereka mendapat keuntungan finansial dengan mengkritik pemerintah.

Prabowo berkata ada beberapa macam pengamat di Indonesia. Salah satunya, kata dia, adalah pengamat yang tidak suka pemerintahannya berhasil karena punya motif tersembunyi. «Menurut saya, sikap mereka itu sempit, bukan patriotik,» kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna, Jumat kemarin. 

Prabowo berspekulasi soal motivasi para pengkritik tersebut. Menurut dia, bisa jadi mereka merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau kehilangan sumber uang karena pemerintahannya yang dia klaim tegas terhadap korupsi. «Terutama maling-maling, koruptor-koruptor, (mereka) merasa rugi dong dengan pemerintahan kita. Kita mau tertibkan,» tuturnya.

Prabowo mengungkapkan dirinya rutin mendapat informasi intelijen siapa yang membiayai para pengamat yang tak suka dengan pemerintah. Ia berujar ingin mengambil tindakan terhadap mereka. «Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang kita masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan,» ucap Prabowo.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan editor: Aliansi Mahasiswa UI Kecam Penyerangan terhadap Andrie Yunus