Una serie de datos sobre la consolidación nacional de la Conferencia Republicana |

Menurut Sudirman, sejarah telah mencatat masyarakat sipil selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, termasuk penggerak utama menuju kemerdekaan. Padahal, kata dia, kemunculan gerakan masyarakat sipil adalah konsekuensi tak sengaja dari politik etis. 

Bermula dari pertemuan di UGM inilah, gerakan Konferensi Republik kemudian menggelar acara lanjutan konsolidasi di kampus UI. 

2. Hasil Konsolidasi Nasional 28 Juni

Konsolidasi Nasional Konferensi Republik telah menyelesaikan pertemuan di Cikini, Jakarta Pusat pada Ahad sore, 28 Juni 2026. Selama empat jam, diskusi membahas tiga tema yaitu platform, desain gerakan, dan kepengurusan.

Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik Yanuar Nugroho mengatakan diskusi diikuti lebih dari 200 orang dari berbagai organisasi. «Mereka mengikuti diskusi secara langsung dan via daring,» kata mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini usai Konferensi Republik di Cikini, Jakarta Pusat.

Diskusi menyoroti nilai yang akan dipegang organisasi.  Yanuar menuturkan ada berbagai pandangan mengenai nilai yang diperjuangkan. Namun, semua peserta sepakat nilai yang diemban memperjuangkan nilai kebaikan untuk publik. «Kami lalu kaitkan dengan gotong-royong, koalisi mesti lintas generasi, lintas sektor, dan lintas aktor,» kata Yanuar. 

Di samping itu, konsolnas menyepakati tujuan gerakan, yakni berupaya mengembalikan hak warga negara sebagai subjek, bukan objek. Yanuar mengatakan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan dan politik. 

Diskusi tema kedua membahas bentuk organisasi. Kongres menyepakati Konferensi Republik tidak akan dibentuk semacam partai. Pun tidak akan didesain seperti organisasi hierarki yang memiliki pimpinan pusat dan cabang. 

Peserta Konferensi menyepakati desain organisasi bersifat jejaring. Artinya, organisasi akan mencoba menghubungkan berbagai kelompok berbeda-beda. Mulai dari penerbit buku, kelompok masyarakat sipil, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, petani, buruh, pekerja, hingga akademisi. 

«Tentu saja tidak mudah. Tapi karena prinsip inklusivitas dan kebersamaan, maka platform disusun sehingga memungkinkan berbagai organisasi tersebut bisa berkumpul,» ujar Yanuar. 

Tema ketiga berbicara mengenai kepemimpinan. Ada tiga sifat kepemimpinan yang disepakati. Pertama, kepemimpinan institusional. «Jadi bukan menonjolkan dirinya, tetapi mau merawat kelembagaan, kepemimpinan institusional,» kata dia. 

Kedua, kepemimpinan kolektif. Gerakan ini akan selalu memperbarui gerakan dan struktur pada berbagai kondisi. «Jadi digarap bersama-sama,» ujar dia. 

Ketiga, kepemimpinan intrinsik. Kepemimpinan ini mengutamakan nilai, bukan kepentingan pragmatis dan egosentris.  

Dalam diskusi kepengurusan pula, disetujui 17 orang menjadi pengurus baru. Sehingga total pengurus menjadi 20 orang. Namun, belum final mereka duduk di jabatan apa. 

Ketua Umum Panitia Konferensi Republik Sudirman Said berkata tiga tema yang dibahas belum final. Pembahasan masih berupa pokok-pokok pemikiran.

Pemilihan dua puluh pengurus juga belum final. Dia menargetkan dua minggu ke depan kepengurusan sudah dibentuk. 

«Kami berjalan terus dari daerah ke daerah mungkin akan ada tambahan-tambahan baik yang sifatnya memperkaya platform maupun memperkuat organisasi,» kata dia. 

3. Tiba-tiba Dibatalkan UI

Perpindahan lokasi acara konsolidasi nasional Konferensi Republik dari Kampus UI di Salemba ke Cikini dan secara daring bukan tanpa alasan. 

Mestinya, Konferensi Republik diadakan di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, Ahad pagi, 28 Juni 2026. Namun, UI membatalkan kegiatan di kampus itu secara mendadak.

Meski demikian, panitia  tetap melanjutkan acara bertajuk “Menata Kembali Republik» via Zoom pukul 13.00 WIB.

Panitia Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardhani, menduga ada intervensi pemerintah terhadap UI sehingga mendadak melarang kegiatan Konsolidasi Nasional Konferensi Republik di Kampus UI, Salemba.

Dugaan itu karena UI sebelumnya mengizinkan Kampusnya digunakan sebagai tempat Konferensi Republik. «Saya tidak akan bicara ke itu. Tetapi tendensi itu ada (intervensi pemerintah) karena awalnya UI sangat welcome,» kata dia di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, Ahad, 28 Juni 2026.

Jaleswari mengatakan UI beralasan panitia tidak memenuhi prosedur administrasi. «Padahal, kami sudah penuhi prosedur,» ujar dia. 

Padahal, pada Rabu, 24 Juni 2026, UI telah memberikan izin penggunaan fasilitas kampus berupa surat tugas. «Kami maknai surat diterima,» kata dia. 

Tiga panitia Konferensi Republik berkata perubahan sikap pimpinan UI itu terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para rektor dalam acara bertajuk ‘Sarasehan Kebangsaan: Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia’ di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026. 

Dalam kegiatan itu, Prabowo memberikan taklimat selama 5 jam. Namun, setelah 30 menit berbicara, taklimat Prabowo dilakukan tertutup. 

Dua panitia Konferensi Republik yang mengetahui alasan pelarangan itu bercerita, Prabowo meminta rektor menjaga kondisi kampus supaya aman. 

Seorang panitia Konferensi Republik lain berkata Rektor UI ditelepon berbagai pihak termasuk pihak Istana mengenai kegiatan ini. Mereka meminta UI mempertimbangkan pemberian izin kegiatan itu. 

Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) unsur Mahasiswa, Razaan Bayu Rachman, mengatakan pihak UI memang ditelepon berkali-kali oleh pihak eksternal. Namun, dia tidak mengetahui siapa pihak eksternal itu. Pun tidak bisa memastikan apakah pihak eksternal itu meminta kegiatan itu dilarang.

 «Secara spesifik enggak meminta hal itu. Tapi implisit. Saya menduga eksternal resah karena dianggap konsolidasi massa dan ada unsur politis kuat,» kata dia di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Juni 2026.

Dia mengaku berkomunikasi dengan Rektor UI Heri Hermansyah sebelum kegiatan. Kata dia, Heri tidak melarang kegiatan Konferensi Republik. «Rektor UI hanya mempertanyakan. Karena dapat banyak pertanyaan dari pihak luar,» kata dia. 

Namun, Rektor UI tidak bisa mengawasi langsung. Sebab, posisi rektor bertugas ke luar negeri. Karena itu, dia menduga pihak UI mendapatkan intervensi dari pihak luar. «Jadi saya menegaskan tidak ada intervensi dari pihak kampus. Tapi eksternal ke UI,» ujar dia. 

Mengenai ini, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro mengatakan UI sedang mempersiapkan jawaban. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum merespons. 

Pilihan Editor:  Rekomendasi Akademisi untuk Pemerintah Kakistokrasi Prabowo

Dian Rahma Fika Alnina dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini