Los profesores del PPPK en Banten se quejan de los planes de recortar las prestaciones |

Ia menyebut pola yang sama terjadi pada rencana pemangkasan TPP tahun ini. Guru mengetahui informasi tersebut dari tangkapan layar daftar calon penerima TPP yang beredar di grup percakapan. Setelah dikonfirmasi ke dinas setempat, kata dia, draf itu disebut benar.

Budi mengatakan, hingga kini belum ada peraturan gubernur (Pergub) terbaru yang menjadi dasar hukum perubahan nominal TPP. Padahal, menurut dia, pembayaran TPP seharusnya merujuk pada Pergub.

Dengan gaji pokok sekitar Rp 3,2 juta dan TPP sebelumnya Rp 2,5 juta, serta tunjangan lain yang melekat dengan gaji pokok, ia mengaku total pendapatan yang ia terima sekitar Rp 6,4 juta per bulan. Setelah pemangkasan, penghasilannya diperkirakan turun sekitar Rp 1 juta. “Di Tangerang Selatan, dengan biaya hidup sekarang, itu sangat terasa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perbedaan kebijakan antara PPPK dan pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, pemangkasan hanya berlaku bagi PPPK, sedangkan PNS tidak terdampak. Kondisi itu, kata dia, memicu kecemburuan di lingkungan sekolah.

Terkait langkah ke depan, Budi mengatakan para guru PPPK berencana meminta audiensi dengan dinas pendidikan untuk mengklarifikasi kebenaran draf tersebut. Namun ia mengakui ada kekhawatiran untuk bersuara terbuka karena status PPPK berbasis kontrak.

Kritik juga datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut kebijakan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesi pendidik. “Menyunat hak guru yang sudah mengabdi itu bukan sekadar efisiensi, tapi penghinaan,” kata Ubaid saat dihubungi Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Ubaid, rencana ini tak bisa dilepaskan dari kebijakan MBG yang kini menjadi fokus utama pemerintah. Ia menuding anggaran pendidikan menjadi “tumbal” untuk membiayai program tersebut. “Ini bentuk nyata guru menjadi korban karena anggaran pendidikan dimakan MBG. Memberi makan siang siswa tapi membuat gurunya sengsara adalah logika pembangunan yang cacat. Itu skenario pendidikan yang bunuh diri,” ujarnya.

JPPI mendesak Pemerintah Provinsi Banten membuka secara transparan struktur anggaran dan skala prioritas belanja daerah. Ubaid menilai alasan klasik keterbatasan anggaran tak bisa serta-merta dijadikan pembenaran. “Banten ini daerah penyangga ibu kota dengan PAD yang tidak kecil. Jangan jadikan guru PPPK sebagai objek penderita dari ketidakmampuan pemerintah daerah mengelola prioritas,” kata dia.

Ubaid juga memperingatkan dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan. Menurut dia, pemotongan TPP berpotensi memicu demotivasi massal di kalangan guru. Ruang kelas akan kehilangan dedikasi dari para guru dan ujungnya akan berdampak pada kualitas siswa.

Tempo telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Jamaluddin. Namun, hingga berita ini ditulis, Senin, 2 Maret 2026, Jamaluddin belum memberikan respons.

Dalam kesempatan terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah program MBG mengurangi anggaran pendidikan walau sesungguhnya program MBG memang masuk dalam fungsi sektor pendidikan. Dadan menyebut total anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 223 triliun.

Namun, dia menegaskan anggaran itu tak mengurangi pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. “Tidak mengganggu karena anggaran kementerian pendidikan juga naik dari tahun sebelumnya,” ujar dia dalam konferensi pers di Bogor, Sabtu, 28 Februari 2026.

Selain itu, BGN mengatakan transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap meningkat. “Dari tahun kemarin ke tahun ini naik hampir 10 persen,” kata Dadan.

Pilihan Editor: Menpan-RB: Belum Ada Rencana Penghapusan PPPK Paruh Waktu