Prabowo: Los inversores se quejan de las dificultades con las licencias en Indonesia

 |

📂 Categoría: | 📅 Fecha: 1778729068

🔍 En este artículo:

PRESIDEN Prabowo Subianto melontarkan sejumlah janji dan rencana saat berpidato dalam acara penyerahan hasil denda administrasi kawasan hutan senilai Rp 10,27 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di lapangan kompleks gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

[–>

Desplácese hacia abajo para continuar leyendo

Dia menilai bahwa tumpukan uang yang dipajang bukanlah pelengkap acara seremonial, melainkan bukti yang perlu dipertontonkan ke masyarakat. Kepala Negara mengatakan setidaknya acara penyerahan uang denda itu telah dihelat selama empat kali sejak ia menjabat, dengan total nilai sekitar Rp 40 triliun.

[–>

Uang Sitaan dari Koruptor untuk Puskesmas dan Sekolah

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan uang sitaan dari koruptor akan digunakan untuk fasilitas publik. Ia berujar menyebut uang negara yang dikorupsi harus diselamatkan agar bermanfaat bagi masyarakat.

[–>

Salah satunya digunakan untuk memperbaiki sekolah hingga pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. «Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok,» kata dia.

Prabowo menyampaikan, dirinya mendapat laporan bahwa sekitar 10 ribu puskesmas di tanah air belum pernah diperbaiki sejak era mantan presiden Soeharto. Prabowo memperkirakan butuh sekitar Rp 2 miliar untuk memperbaiki puskesmas. Artinya, dia berujar, butuh kurang lebih Rp 20 triliun untuk memperbaiki 10 ribu puskesmas di Indonesia.

Selain puskesmas, Prabowo menyampaikan uang sitaan dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah. Mantan menteri pertahanan ini berujar pemerintah sedang memperbaiki 70.000 sekolah pada tahun ini.

«Tahun depan kita akan perbaiki 100.000, tahun depannya lagi 100.000, dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki,» ucap dia.

Prabowo Ingin Bentuk Satgas untuk Deregulasi Izin Usaha

Prabowo ingin membentuk satgas untuk mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Satgas ini nantinya akan mempercepat upaya deregulasi di tanah air.

Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar. «Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung,» kata dia.

Menurut Prabowo, pemerintah ingin menertibkan para pengusaha yang nakal dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Namun, kata dia, mereka yang benar-benar mau bekerja dan berinvestasi harus dibantu.

Apalagi Prabowo mengakui bahwa saat ini masih ada birokrat-birokrat di Indonesia yang mempersulit proses perizinan usaha sehingga membuat para investor mengeluh.

Ia pun mengaku heran karena praktik itu masih terjadi meski pemerintah telah berupaya mempermudah proses perizinan. Menurut dia, izin yang sudah mudah justru dipersulit kembali lewat berbagai ketentuan teknis. Sejumlah birokrat, kata dia, bahkan menggunakan kesempatan ini untuk korupsi.

Prabowo Akan Naikkan Gaji Panitera hingga Staf TU Pengadilan

Prabowo juga berjanji menaikkan gaji para pegawai di pengadilan. Langkah ini ia sampaikan setelah ia menerima masukan dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang mengingatkan bahwa gaji pegawai di pengadilan belum bertambah, seperti yang telah didapatkan para hakim.

“Di pengadilan-pengadilan kami masih punya petugas-petugas lain, panitera belum naik pak gaji mereka, habis itu ada staf, ada tata usaha’,» kata Prabowo menirukan ucapan Sunarto.

Prabowo mengklaim memahami persoalan tersebut dan berjanji akan memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji wacana kenaikan gaji staf pengadilan. Dia memerintahkan bendahara negara mencari uang untuk penambahan gaji petugas pengadilan.

«Menteri Keuangan cari uang untuk semua petugas pengadilan harus juga naik gajinya ya,» ucap dia.

Prabowo juga berpesan kepada para hakim agar mengeluarkan putusan yang adil bagi masyarakat. Dia meyakini bahwa setiap putusan pengadilan akan dipelajari dan dinilai masyarakat yang tidak bodoh.

Prabowo Bakal Sita Rp 39 Triliun dari Rekening Koruptor

Prabowo mengatakan ada dana Rp 39 triliun dari sumber yang tak jelas mengendap di berbagai rekening bank di Indonesia. Prabowo menduga uang tersebut adalah milik koruptor yang sudah lari keluar Indonesia atau meninggal dunia.

«Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus,» tutur dia.

Prabowo mengklaim negara akan menarik dana mengendap itu dari rekening-rekening tersebut. «Kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, enggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat,” kata dia.

Sekitar satu bulan lalu, pada 10 April 2026, Prabowo juga menyaksikan penyerahan Rp 11,4 triliun dari Satgas PKH ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung. Uang itu dipajang di belakang podium tempat Prabowo berpidato, sama seperti prosesi yang berlangsung bulan Mei ini.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan editor: Perdebatan Larangan Pelaku Politik Uang Ikut Pemilu

PRESIDEN Prabowo Subianto melontarkan sejumlah janji dan rencana saat berpidato dalam acara penyerahan hasil denda administrasi kawasan hutan senilai Rp 10,27 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di lapangan kompleks gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

[–>

Desplácese hacia abajo para continuar leyendo

Dia menilai bahwa tumpukan uang yang dipajang bukanlah pelengkap acara seremonial, melainkan bukti yang perlu dipertontonkan ke masyarakat. Kepala Negara mengatakan setidaknya acara penyerahan uang denda itu telah dihelat selama empat kali sejak ia menjabat, dengan total nilai sekitar Rp 40 triliun.

[–>

Uang Sitaan dari Koruptor untuk Puskesmas dan Sekolah

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan uang sitaan dari koruptor akan digunakan untuk fasilitas publik. Ia berujar menyebut uang negara yang dikorupsi harus diselamatkan agar bermanfaat bagi masyarakat.

[–>

Salah satunya digunakan untuk memperbaiki sekolah hingga pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. «Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok,» kata dia.

Prabowo menyampaikan, dirinya mendapat laporan bahwa sekitar 10 ribu puskesmas di tanah air belum pernah diperbaiki sejak era mantan presiden Soeharto. Prabowo memperkirakan butuh sekitar Rp 2 miliar untuk memperbaiki puskesmas. Artinya, dia berujar, butuh kurang lebih Rp 20 triliun untuk memperbaiki 10 ribu puskesmas di Indonesia.

Selain puskesmas, Prabowo menyampaikan uang sitaan dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah. Mantan menteri pertahanan ini berujar pemerintah sedang memperbaiki 70.000 sekolah pada tahun ini.

«Tahun depan kita akan perbaiki 100.000, tahun depannya lagi 100.000, dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki,» ucap dia.

Prabowo Ingin Bentuk Satgas untuk Deregulasi Izin Usaha

Prabowo ingin membentuk satgas untuk mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Satgas ini nantinya akan mempercepat upaya deregulasi di tanah air.

Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar. «Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung,» kata dia.

Menurut Prabowo, pemerintah ingin menertibkan para pengusaha yang nakal dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Namun, kata dia, mereka yang benar-benar mau bekerja dan berinvestasi harus dibantu.

Apalagi Prabowo mengakui bahwa saat ini masih ada birokrat-birokrat di Indonesia yang mempersulit proses perizinan usaha sehingga membuat para investor mengeluh.

Ia pun mengaku heran karena praktik itu masih terjadi meski pemerintah telah berupaya mempermudah proses perizinan. Menurut dia, izin yang sudah mudah justru dipersulit kembali lewat berbagai ketentuan teknis. Sejumlah birokrat, kata dia, bahkan menggunakan kesempatan ini untuk korupsi.

Prabowo Akan Naikkan Gaji Panitera hingga Staf TU Pengadilan

Prabowo juga berjanji menaikkan gaji para pegawai di pengadilan. Langkah ini ia sampaikan setelah ia menerima masukan dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang mengingatkan bahwa gaji pegawai di pengadilan belum bertambah, seperti yang telah didapatkan para hakim.

“Di pengadilan-pengadilan kami masih punya petugas-petugas lain, panitera belum naik pak gaji mereka, habis itu ada staf, ada tata usaha’,» kata Prabowo menirukan ucapan Sunarto.

Prabowo mengklaim memahami persoalan tersebut dan berjanji akan memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji wacana kenaikan gaji staf pengadilan. Dia memerintahkan bendahara negara mencari uang untuk penambahan gaji petugas pengadilan.

«Menteri Keuangan cari uang untuk semua petugas pengadilan harus juga naik gajinya ya,» ucap dia.

Prabowo juga berpesan kepada para hakim agar mengeluarkan putusan yang adil bagi masyarakat. Dia meyakini bahwa setiap putusan pengadilan akan dipelajari dan dinilai masyarakat yang tidak bodoh.

Prabowo Bakal Sita Rp 39 Triliun dari Rekening Koruptor

Prabowo mengatakan ada dana Rp 39 triliun dari sumber yang tak jelas mengendap di berbagai rekening bank di Indonesia. Prabowo menduga uang tersebut adalah milik koruptor yang sudah lari keluar Indonesia atau meninggal dunia.

«Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus,» tutur dia.

Prabowo mengklaim negara akan menarik dana mengendap itu dari rekening-rekening tersebut. «Kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, enggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat,” kata dia.

Sekitar satu bulan lalu, pada 10 April 2026, Prabowo juga menyaksikan penyerahan Rp 11,4 triliun dari Satgas PKH ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung. Uang itu dipajang di belakang podium tempat Prabowo berpidato, sama seperti prosesi yang berlangsung bulan Mei ini.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan editor: Perdebatan Larangan Pelaku Politik Uang Ikut Pemilu

💡 Puntos Clave

  • Este artículo cubre aspectos importantes sobre
  • Información verificada y traducida de fuente confiable
  • Contenido actualizado y relevante para nuestra audiencia

📚 Información de la Fuente

📰 Publicación: nasional.tempo.co
✍️ Autor:
📅 Fecha Original: 2026-05-14 02:16:00
🔗 Enlace: Ver artículo original

Nota de transparencia: Este artículo ha sido traducido y adaptado del inglés al español para facilitar su comprensión. El contenido se mantiene fiel a la fuente original, disponible en el enlace proporcionado arriba.

📬 ¿Te gustó este artículo?

Tu opinión es importante para nosotros. Comparte tus comentarios o suscríbete para recibir más contenido histórico de calidad.

💬 Dejar un comentario