📂 Categoría: | 📅 Fecha: 1779218341
🔍 En este artículo:
KETUA Centra Initiative Al Araf mengatakan penyebab militerisme semakin menguat di Indonesia karena otoritas sipil seperti presiden dan parlemen membiarkan itu terjadi. Al Araf mengatakan problem pokok pertama dari militerisme harus disandingkan kepada otoritas sipil. Sebab, dalam negara demokrasi, yang mengendalikan militer adalah otoritas sipil, yakni presiden dan parlemen.
[–>
Pilihan editor: Problem Transportasi Jakarta yang Nyaris Tak Tercatat Media
Desplácese hacia abajo para continuar leyendo
“Kenapa militer sampai masuk ke wilayah-wilayah sipil, ke dalam ruang-ruang
politik, menjadi penegak hukum belakangan ini, adalah karena otoritas sipil
membiarkan, mendiamkan, dan bahkan mengiyakan tentang proses itu,” kata Al Araf dalam diskusi publik “Refleksi 28 Tahun Reformasi: Menguatnya Militerisme, Menyempitnya Ruang Demokrasi dan Ancaman Krisis Ekonomi, yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Mei 2026.
[–>
Menurut Al Araf, militerisme tidak berbicara tentang organisasi, tetapi tentang paradigma dan cara pandang. Cara pandang militerisme melihat semua masalah dapat diselesaikan dengan cara-cara pendekatan keamanan dan cara-cara militeristik. “Jadi militerisme adalah sebuah pola berpikir, pola cara berpikir, dan sebuah paradigma,” katanya.
Dalam sejarah Indonesia, militerisme tumbuh kuat di masa Orde Baru di mana ruang kehidupan sosial dan politik didominasi oleh militer. Al Araf menjelaskan, cara pandang menyelesaikan perbedaan itu dilakukan dengan pendekatan militer, sehingga kalau ada yang kritis dengan Presiden Soeharto pada era itu langsung diculik, ditangkap, dan terjadilah pelanggaran HAM.
[–>
“Itu pola dan watak kekuasaan yang militeristik. Perbedaan dianggap sebagai ancaman,” kata dia.
Menguatnya militerisme semacam itu kini terefleksikan di era Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Prabowo berulang kali menyatakan bahwa para pengamat ini harus ditertibkan. Sampai kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus hingga pelarangan film Pesta Babi.
“Nah, ini jadi soal. Kenapa? Karena otoritas sipilnya menganggap perbedaan itu sebagai ancaman. Kalau perbedaan dianggap sebagai ancaman, maka itu menunjukkan karakter pemimpin kita punya karakter yang tidak mau adanya perbedaan,” ujar Al Araf.
Karakter pemimpin yang tidak menginginkan adanya demokrasi akan menggunakan pola pendekatan bahwa perbedaan harus diselesaikan dengan cara menertibkan. Bahkan, kata Al Araf, siniar yang tidak disukai oleh pemerintah dianggap ancaman.
«Kita pernah alami pada masa Orde Baru di mana ruang-ruang sosial politik dikuasai oleh militer. Cara pandangnya akhirnya melibatkan militer dalam kedudukan di jabatan sipil, duduk di parlemen, masuk ke dunia pendidikan, mereka yang berbeda ditangkap, diculik dan lain sebagainya,” ujar Al Araf.
Presiden Prabowo Subianto beberapa kali melontarkan ucapan kontroversial. Salah satunya menuding sejumlah pengamat tidak memiliki sikap patriotik. Dia mengklaim mereka mendapat keuntungan finansial dengan mengkritik pemerintah.
Prabowo berkata ada beberapa macam pengamat di Indonesia. Salah satunya, kata dia, adalah pengamat yang tidak suka pemerintahannya berhasil karena punya motif tersembunyi. «Menurut saya, sikap mereka itu sempit, bukan patriotik,» kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026.
Prabowo berspekulasi soal motivasi para pengkritik tersebut. Menurut dia, bisa jadi mereka merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau kehilangan sumber uang karena pemerintahannya yang dia klaim tegas terhadap korupsi. «Terutama maling-maling, koruptor-koruptor, (mereka) merasa rugi dong dengan pemerintahan kita. Kita mau tertibkan,» tuturnya.
Prabowo juga pernah menyebut pengaruh asing menyusup ke media. Salah satunya Tempo. Dalam taklimatnya di depan seribuan guru besar dan rektor universitas di Istana Negara pada 15 Januari 2026, Prabowo mengatakan Tempo tak pernah mengupas keberhasilan pemerintah, termasuk soal swasembada pangan.
Tiga akademikus yang hadir dalam pertemuan itu bercerita, Prabowo melempar tudingan bahwa pihak asing berada di balik pendanaan redaksi Tempo. Sepanjang pidato, Prabowo meminta para akademikus mendukung pemerintah dalam menangkal masuknya intervensi asing.
Menguatnya militerisme juga terjadi baru-baru ini. Andrie Yunus adalah Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menjadi korban penyiraman air keras oleh anggora Badan Intelijen Strategis atau Bais TNI di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat pada 12 Maret 2026. Alih-alih diadili di peradilan sipil, terduga pelaku justru diadili di peradilan militer.
Teranyar, berbagai pelarangan film Pesta Babi karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cipry Paju Dale. Acara nonton bareng film tersebut dilarang oleh anggota TNI.
Nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Khairun Ternate pada Selasa, 12 Mei 2026, dibubarkan seorang aparat berseragam TNI.
Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi menyinggung masalah perizinan dan isu SARA di balik pembubaran tersebut. Jani juga mengklaim acara yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa itu diklaim tak memiliki perizinan.
«Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat,” kata Jani kepada wartawan pada Selasa, 12 Mei 2026.
Sultan Abdurrahman, Francisca Christy Rosana, Dani Aswara, dan Budhy Nurgianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini
KETUA Centra Initiative Al Araf mengatakan penyebab militerisme semakin menguat di Indonesia karena otoritas sipil seperti presiden dan parlemen membiarkan itu terjadi. Al Araf mengatakan problem pokok pertama dari militerisme harus disandingkan kepada otoritas sipil. Sebab, dalam negara demokrasi, yang mengendalikan militer adalah otoritas sipil, yakni presiden dan parlemen.
[–>
Pilihan editor: Problem Transportasi Jakarta yang Nyaris Tak Tercatat Media
Desplácese hacia abajo para continuar leyendo
“Kenapa militer sampai masuk ke wilayah-wilayah sipil, ke dalam ruang-ruang
politik, menjadi penegak hukum belakangan ini, adalah karena otoritas sipil
membiarkan, mendiamkan, dan bahkan mengiyakan tentang proses itu,” kata Al Araf dalam diskusi publik “Refleksi 28 Tahun Reformasi: Menguatnya Militerisme, Menyempitnya Ruang Demokrasi dan Ancaman Krisis Ekonomi, yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Mei 2026.
[–>
Menurut Al Araf, militerisme tidak berbicara tentang organisasi, tetapi tentang paradigma dan cara pandang. Cara pandang militerisme melihat semua masalah dapat diselesaikan dengan cara-cara pendekatan keamanan dan cara-cara militeristik. “Jadi militerisme adalah sebuah pola berpikir, pola cara berpikir, dan sebuah paradigma,” katanya.
Dalam sejarah Indonesia, militerisme tumbuh kuat di masa Orde Baru di mana ruang kehidupan sosial dan politik didominasi oleh militer. Al Araf menjelaskan, cara pandang menyelesaikan perbedaan itu dilakukan dengan pendekatan militer, sehingga kalau ada yang kritis dengan Presiden Soeharto pada era itu langsung diculik, ditangkap, dan terjadilah pelanggaran HAM.
[–>
“Itu pola dan watak kekuasaan yang militeristik. Perbedaan dianggap sebagai ancaman,” kata dia.
Menguatnya militerisme semacam itu kini terefleksikan di era Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Prabowo berulang kali menyatakan bahwa para pengamat ini harus ditertibkan. Sampai kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus hingga pelarangan film Pesta Babi.
“Nah, ini jadi soal. Kenapa? Karena otoritas sipilnya menganggap perbedaan itu sebagai ancaman. Kalau perbedaan dianggap sebagai ancaman, maka itu menunjukkan karakter pemimpin kita punya karakter yang tidak mau adanya perbedaan,” ujar Al Araf.
Karakter pemimpin yang tidak menginginkan adanya demokrasi akan menggunakan pola pendekatan bahwa perbedaan harus diselesaikan dengan cara menertibkan. Bahkan, kata Al Araf, siniar yang tidak disukai oleh pemerintah dianggap ancaman.
«Kita pernah alami pada masa Orde Baru di mana ruang-ruang sosial politik dikuasai oleh militer. Cara pandangnya akhirnya melibatkan militer dalam kedudukan di jabatan sipil, duduk di parlemen, masuk ke dunia pendidikan, mereka yang berbeda ditangkap, diculik dan lain sebagainya,” ujar Al Araf.
Presiden Prabowo Subianto beberapa kali melontarkan ucapan kontroversial. Salah satunya menuding sejumlah pengamat tidak memiliki sikap patriotik. Dia mengklaim mereka mendapat keuntungan finansial dengan mengkritik pemerintah.
Prabowo berkata ada beberapa macam pengamat di Indonesia. Salah satunya, kata dia, adalah pengamat yang tidak suka pemerintahannya berhasil karena punya motif tersembunyi. «Menurut saya, sikap mereka itu sempit, bukan patriotik,» kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026.
Prabowo berspekulasi soal motivasi para pengkritik tersebut. Menurut dia, bisa jadi mereka merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau kehilangan sumber uang karena pemerintahannya yang dia klaim tegas terhadap korupsi. «Terutama maling-maling, koruptor-koruptor, (mereka) merasa rugi dong dengan pemerintahan kita. Kita mau tertibkan,» tuturnya.
Prabowo juga pernah menyebut pengaruh asing menyusup ke media. Salah satunya Tempo. Dalam taklimatnya di depan seribuan guru besar dan rektor universitas di Istana Negara pada 15 Januari 2026, Prabowo mengatakan Tempo tak pernah mengupas keberhasilan pemerintah, termasuk soal swasembada pangan.
Tiga akademikus yang hadir dalam pertemuan itu bercerita, Prabowo melempar tudingan bahwa pihak asing berada di balik pendanaan redaksi Tempo. Sepanjang pidato, Prabowo meminta para akademikus mendukung pemerintah dalam menangkal masuknya intervensi asing.
Menguatnya militerisme juga terjadi baru-baru ini. Andrie Yunus adalah Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menjadi korban penyiraman air keras oleh anggora Badan Intelijen Strategis atau Bais TNI di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat pada 12 Maret 2026. Alih-alih diadili di peradilan sipil, terduga pelaku justru diadili di peradilan militer.
Teranyar, berbagai pelarangan film Pesta Babi karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cipry Paju Dale. Acara nonton bareng film tersebut dilarang oleh anggota TNI.
Nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Khairun Ternate pada Selasa, 12 Mei 2026, dibubarkan seorang aparat berseragam TNI.
Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi menyinggung masalah perizinan dan isu SARA di balik pembubaran tersebut. Jani juga mengklaim acara yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa itu diklaim tak memiliki perizinan.
«Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat,” kata Jani kepada wartawan pada Selasa, 12 Mei 2026.
Sultan Abdurrahman, Francisca Christy Rosana, Dani Aswara, dan Budhy Nurgianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini
💡 Puntos Clave
- Este artículo cubre aspectos importantes sobre
- Información verificada y traducida de fuente confiable
- Contenido actualizado y relevante para nuestra audiencia
📚 Información de la Fuente
| 📰 Publicación: | nasional.tempo.co |
| ✍️ Autor: | |
| 📅 Fecha Original: | 2026-05-19 10:02:00 |
| 🔗 Enlace: | Ver artículo original |
Nota de transparencia: Este artículo ha sido traducido y adaptado del inglés al español para facilitar su comprensión. El contenido se mantiene fiel a la fuente original, disponible en el enlace proporcionado arriba.
📬 ¿Te gustó este artículo?
Tu opinión es importante para nosotros. Comparte tus comentarios o suscríbete para recibir más contenido histórico de calidad.






:max_bytes(150000):strip_icc():format(jpeg)/Valaris-121-offshore-rig-death-051926-7308440944c34ac687aa295f140a59d9.jpg?w=100&resize=100,75&ssl=1)


